Indonesia Mirip Hindia-Belanda


Saya jadi curiga, sepertinya hidup di alam kemerdekaan di negara Indonesia ini tidak ada bedanya dengan hidup di jaman Hindia-Belanda. Tapi sebelum saya telusuri kemiripan-kemiripan antara jaman Indonesia dengan jaman Hindia-Belanda, saya ingin menjawab lontaran orang-orang yang mengatakan “negara ini sudah final”. Pandangan bahwa “negara ini sudah final” akan menghadirkan kesan bahwa keberadaan negara ini dengan semua perangkat hukumnya sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Padahal kenyataannya tidaklah seperti itu.

Dahulu, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak pernah ada. Dia baru muncul ketika diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum wilayah tempat kita berdiam ini dinamai Indonesia, namanya adalah Hindia-Belanda (Netherland Indies). Sebelum orang Belanda datang kemudian membangun Hindia-Belanda di sini, beberapa bagian wilayah ini dikuasai oleh negara Mataram, Demak, Kesultanan Ternate, Tidore, dll. Kalau kita tarik lagi ke belakang, maka akan muncul nama-nama seperti Majapahit, Sriwijaya, Singosari, dll. Yang ingin saya katakan adalah, ternyata negara-negara itu berubah dan  berganti. Sistem hukum, sosial, politik, dan perundangannya pun selalu berganti padahal wilayahnya itu-itu juga. Dengan kata lain, perkataan “negara ini sudah final” itu sebenarnya sangat menipu, sebab pada kenyataannya keberadaan negara-negara selalu berubah. Ada yang muncul, ada yang menghilang. Ada yang bangkit, ada juga yang runtuh.

Satu contoh lagi, dulu sebuah wilayah yang luas bernaung di bawah negara Khilafah Islamiyah. Pada tahun 1924, negara yang menaungi wilayah yang luas itu raib, berganti dengan Republik Sekular Turki.

Jadi sebenarnya tidak itu yang namanya ‘final’. Negara ini tidak final, akan selalu ada kemungkinan berubah di masa depan. Siapa tahu!

Indonesia Kok Mirip Hindia-Belanda

Ada sebuah kenyataan yang menyedihkan di negeri kita. Kita menyatakan bahwa kita telah bebas dari penjajahan, namun ternyata banyak kondisi yang ada di masa penjajahan masih harus kita rasakan hari ini setelah kemerdekaan itu kita raih. Padahal bukankah sudah seharusnya kondisi ketika merdeka itu berbeda dengan kondisi ketika dijajah?

Tanam Paksa pada masa Hindia Belanda

Hindia-Belanda adalah sebuah negara koloni Kerajaan Belanda yang wilayahnya terletak di wilayah yang kita sebut Indonesia sekarang ini. Pusat pemerintahan Hindia-Belanda terletak di Batavia (sekarang Jakarta). Kepala pemerintahan tertinggi di Hindia-Belanda adalah seorang Gubernur Jenderal. Jelas sekali, bahwa hadirnya pemerintah Hindia-Belanda di negeri ini tidak pernah bertujuan untuk mensejahterakan inlander (pribumi). Kehadiran mereka murni hanya untuk mengeruk apapun barang berharga yang mereka temukan di negeri ini, kemudian mereka alirkan hanya untuk kepentingan dan keuntungan diri mereka sendiri.

Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menetapkan sebuah kebijakan bernama Cultuurstelsel, belakangan mekanisme ini dikenal sebagai Tanam Paksa. Sistem ini mewajibkan siapapun yang memiliki tanah untuk menyisihkan 20% tanahnya guna ditanami komoditas ekspor yang amat dibutuhkan oleh pemerintah Hindia-Belanda, seperti kopi, tebu, dan nila. Hasil panen kemudian dijual kepada pemerintan Hindia-Belanda dengan harga yang ‘sudah ditentukan’ (ngerti kan kenapa saya kasih tanda kutip di situ?). Lebih dari itu, penduduk desa yang tidak punya tanah harus bekerja di lahan-lahan pemerintah sebanyak 75 hari dalam setahun. Aturan tinggal aturan, praktinya ternyata lebih parah dari itu. Lahan penduduk yang dirampas oleh pemerintah ternyata bukan cuma 20% tapi seluruhnya, hasil panennya pun diserahkan tanpa kompensasi. Rakyat yang tidak punya tanah pun wajib bekerja bukan 75 hari, tapi 365 hari.

Karena kebijakan keji ini telah berhasil memakmurkan negeri Belanda, van den Bosch dianugerahi gelar Graaf pada tahun 1839. Baru pada tahun 1870 kebijakan ini dihentikan karena orang-orang Belanda sendiri memandangnya sebagai sebuah kebijakan yang keji (yaiyalah keji!!!).

Kondisi tanam paksa di atas mirip sekali dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Pada jaman Hindia-Belanda rakyat tidak bisa menikmati sumber daya alam yang sesungguhnya menjadi milik mereka, hal yang sama terjadi pada jaman Indonesia. Berbagai ladang minyak dan barang tambang yang ada di negeri ini tidak bisa dinikmati rakyat karena sudah terlanjur dikuasai oleh korporat-korporat asing dengan legalisasi dari undang-undang  pemerintah Indonesia. Korporat-korporat asing seperti Freeport, Newmont, Exxon, Chevron, dll. itulah yang menguasai dan mengeruk sumber daya alam kita, sementara kita sendiri hanya mendapatkan ampasnya. Lihatlah betapa ganasnya limbah tailing yang dihasilkan dari aktivitas penambangan Freeport di Papua. Yang jadi korban adalah rakyat.

Kedua kondisi ini mirip, yang membedakannya hanya satu: pada jaman Hindia-Belanda, orang-orang asing penjajah itulah yang langsung memerintah kita, sementara pada jaman Indonesia, yang memerintah adalah anak-anak negeri kita sendiri, tapi mereka berpihak kepada orang-orang asing penjajah. Di saat yang sama pemerintahan kita itu menipu kita dengan slogan-slogannya. Miris sekali. [sayf]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s