Popularitas dan Demokrasi


Pemilu
Pemilu

Menarik sekali untuk memerhatikan apa yang disampaikan oleh Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Ahmad Mubarok, seperti yang dikutip dari republika.co.id (24/5). Dia mengatakan bahwa sedikitnya dana yang dibutuhkan oleh caleg untuk menjalani kampanye adalah Rp. 100 juta.

“Dana yang dibutuhkan sebenarnya sangat relatif, tapi saya kira dana minimal Rp 100 juta cukup,” katanya. Saya jadi ingat apa yang pernah dikatakan oleh seorang guru semasa saya SMA dulu (guru mata pelajaran Tata Negara), “Kalau ingin berkecimpung di dalam demokrasi, kita harus punya kekuatan finansial dulu.” Waktu itu saya masih lugu dan tidak mengerti apa maksud dari penjelasan dari guru saya tadi. Baru sekaranglah saya mengerti apa yang sebenarnya terjadi.

Para caleg di dalam kancah persaingan politik demokrasi haruslah popular di tengah-tengah masyarakat. Karena popular nanti akan banyak yang mencoblos fotonya yang tercetak di surat suara ketika pemilu digelar. Semakin popular seseorang caleg, biasanya akan semakin memperbesar peluangnya untuk memenangkan pemilu. Untuk meraih popularitas itu diperlukan uang dalam jumlah banyak untuk keperluan kampanye, biasanya untuk cetak atribut, cetak spanduk yang bergambar wajah si caleg, bikin pagelaran kampanye, dll. Semuanya bertujuan agar mendongkrak popularitas si caleg, kalau sudah popular peluang menangnya biasanya akan meningkat. Apa yang dikatakan Ahmad Mubarok semakin memperjelas hal ini.

Dia bercerita bahwa di Jombang ada seorang caleg bernama Kiai Safii yang tidak memerlukan dana besar untuk menang pemilu karena dari awal Kiai Safii sudah popular di daerah pemilihannya. Akhirnya setiap pemilu dia menang terus.

Memang benar kata guru saya dulu, kalau mau bermain di dalam demokrasi harus punya kekuatan finansial dulu. Kalau tidak begitu pasti tidakan akan tahan. Di mana pun demokrasid diterapkan pasti akan begitu, karena secara sistemik demokrasi memang begitu. Ujung-ujungnya, yang banyak dihasilkan oleh demokrasi adalah para politisi yang gemar korupsi untuk mengembalikan dana besar kampanye yang dulu mereka keluarkan. Sudah banyak fakta berbicara bahwa sangat banyak pejabat publik yang terjerat kasus korupsi di negeri ini, bahkan jumlahnya sampai ratusan orang (http://www.fajar.co.id/read-20121004162750-2012-sudah-ada-597-tersangka-korupsi). Miris sekali. Sudah semestinya umat Islam membuang demokrasi dan menggantinya dengan syariah Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s